oleh

PNS Bermobil di Jalan Abd Sakur Kota Mamuju Diduga Dapat BST, Mulyadi Ketua RT Sesalkan

-Berita, Sosial, Sulbar-38 x dilihat

SUARATIMUR – MAMUJU-
Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial TW berdomisili di Jln. Abd Sakur Kelurahan Karema Kab. Mamuju Sulbar yang mempunyai mobil telah diduga mendapatkan bantuan Bantuan Sosial Tunai (BST) atau bansos pandemi virus corona. Hal ini di sesalkan oleh Mulyadi yang selaku Kepala RT di Jln. Abd Sakur bersama masyarakat yang kurang mampu di lingkungan setempat senin,(18/5/20)

Program bantuan sosial dari Pemerintah Pusat pada masa pandemi Covid-19 ini sangat dinanti – nantikan oleh masyarakat miskin yang terdampak langsung oleh wabah virus corona yang hingga perekonomiannya terganggu, dan menjalani kehidupan dalam kesusahan.

Untuk itu, dalam menjalankan programnya, pemerintah pusat menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi setiap warga masyarakat miskin dalam masa pandemi Covid-19 ini.

Namun sangat disayangkan, penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp 600.000 selama 3 bulan di Kota Mamuju melalui PT Pos Indonesia yang sudah dimulai sejak pekan lalu, menuai kontroversi.

“Sesuai keterangan Ketua RT. Jln. Abd Sakur Mulyadi pada awak media ini mengatakan bahwa, data penerima bansos yaitu mengunakan data lama, data 6 tahun yang lalu, dan tidak ada pembaharuan data baru dan bahkan ada yang sudah meninggal orangnya masih saja dalam daftar panggilan penerima BST kata mulyadi.

“Ia juga katakan bahwa di Lingkungannya di jln. Abdul Sakur hanya lebih 10 keluarga yang menerima BST, dan itu ada yang wajar dan ada pula yang tidak wajar sebab ada salah satunya seorang ASN yang bermobil menerima BST tersebut, olehnya itu banyak masyarakat melakukan protes,”ucap Mulyadi.

Lanjut, harapan Mulyadi Ketua RT. Jln Abdul Sakur semoga yang berhak menerima (BST) dapat diberikan dan bagi yang tidak berhak agar jangan diberikan bantuan bansos tersebut,” ucapnya.

“Di tempat terpisah Kepala Kelurahan Karema Rahmat Nur, S. IP saat di temui wartawan media ini bersama H.Muh.Ishak Sekertaris LSM LP. KPK dan Ketua LSM Sikkoki Baurajamuddin diruang kerjanya mengatakan, Soal data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) itu saya tidak tahu juga kalau ada seorang PNS bermobil mendapat bantuan (BST) di lingkungan karema. dan pemerintah Kelurahan Karema Kab. Mamuju akan berupaya melakukan perbaikan dan perubahan data penerima disesuaikan dengan data miskin yang sudah masuk dalam aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial,” tutur Rahmat Lurah Karema Kota Mamuju.

Lebih lanjut penerima bansos (BST) yang di cairkan melalui PT. Kantor Pos mendapatkan gelontoran dana senilai Rp 600.000 per keluarga itu sebagian tidak sesuai dengan usulan dari kelurahan karema sebab data penerima BST tersebut, ada yang masuk kategori mampu serta berstatus ASN bermobil mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari pemerintah.

(AMMANK-007)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru