oleh

Kepala Puskesmas Tino Diduga Rangkap Jabatan Sebagai Ketua BPD, BAIN HAM RI ” Ini Pelanggaran UU”

-Berita, Sulsel-142 x dilihat

JENEPONTO-SUARATIMUR.Com Kasus rangkap jabatan kembali menghebohkan, kali ini oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Jeneponto diduga rangkap jabatan sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Balangloe Tarowang (Baltar) Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan

H.S Dg Rani diketahui adalah ASN salah satu pejabat daerah di bawah naungan Dinas kesehatan PEMDA Kab. Jeneponto (Kepala Puskesmas Tino) kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. Hal ini disampaikan Sekertaris DPW Bain HAM RI via WhatsApp, Selasa,( 29/9/2020)

“Yang bersangkutan juga menerima dua kali gaji bersumber dari APBN dan hal ini tidak dibenarkan sama sekali oleh undang-undang,” kata Sekretaris DPW Bain Ham RI

Sejumlah kalangan menyoroti oknum tersebut dianggap telah merugikan keuangan negara berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 29 huruf (i) Junto Pasal 51 huruf (i) tentang penyelenggara negara yang merangkap jabatan

Bahkan pada Pasal 1 angka 1 junto Pasal 3 junto Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan melarang penyelenggara negara terlibat dalam praktek KKN, termasuk didalamnya menerima penghasilan rangkap yang dimaksud dalam Pasal 4 UU

Sementara, oknum tersebut waktu dikonfirmasi team investigasi DPW Bain Ham RI juga wartawan suaratimur di rumahnya membenarkan jika dirinya memang ASN (kepala puskesmas Tino) sekaligus ketua BPD di Desa Balangloe Tarowang (Baltar)

Hingga Berita ini turunkan, Kepala Dinas Kesehatan belum dimintai konfirmasi

(Sulaeman Biro Jeneponto)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru