oleh

Diduga Jual Kantor Desa Dan Pekarangannya Kades Kombiling Disorot Ketua LP KPK

-Berita, hukum, Sulbar-49 x dilihat

SUARATIMUR – SULBAR – Kepala Desa Kombiling Kec.Pangale Kab.Mamuju tengah Sulawesi Barat di sorot tajam oleh Ketua Komisi Daerah (Komda) Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP.K-P-K) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Rusdin Ahmad.

Sebab hanya berpangku tangan tanpa ada tindakan yang tegas terhadap salah satu warganya di Desa Kombiling oleh ML yang diduga telah melakukan penjualan Lokasi pekarangan dan kantor Desa.

Ironisnya Kades Kombiling Kec.Pangale tidak ada tanggapan serius pada kasus tersebut. Ada apa di balik semua ini..? Pertanyaan besar yang disampaikan oleh Rusdin kepada awak media Jum’at (11/10), di Mamuju.

Data yang diperoleh, Ketua Komda LP.K-P-K SULBAR bahwa tanah Kas Desa yang terletak di Kampung Desa Kombiling Kecamatan Pangale menurut keterangan dari warga setempat, bahwa tanah tersebut beserta bangunan kantor Desa dahulunya pernah di masukkan dalam laporan Kejaksaan yang di laporkan langsung sejumlah warga Kombiling.

“Tapi kasus ini tidak ada tindak lanjut dari aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Mamuju bahkan sampai saat ini dianggap kasus ini mati suri. Lagi-lagi ada apa dengan aparatnya”, tegas Rusdin Ahmad

Data yang dihimpun di lapangan terkait jual beli tanah berdasarkan surat perjanjian jual beli yang dilakukan oleh oknum ML (72) thn pada tanggal 2 Januari 2018 lalu, selaku pihak pertama telah menjual lepas sebidang tanah darat seluas 125 Meter X 20 meter dan bangunan di atasnya 7 meter X 9 meter dengan harga Rp. 40 Juta secara tunai kepada Sdr Abdul Umar (28) thn selaku pembeli pihak kedua transaksi dilakukan.

” Masalah tersebut tidak per dilakukan musyawarah dengan Asset Daerah Pemerintah Mamuju Tengah, diduga penjualan tanah tersebut hanya dilakukan oleh Oknum ML bersama konspirasinya” .Ucap Rusli Ahmad

Ketua Komda LP.K-P-K Sulbar Rusdin Ahmad beserta warga setempat Desa Kombiling Kec. Pangale meminta kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, segera menyikapi persoalan ini agar tidak menjadi polemik di kemudian hari.

“Ini kan milik daerah dan sudah menjadi asset, kok bisa diperjual belikan begitu saja dan selama ini didiamkan begitu saja”. Terang Rusdin Ahmad kepada media ini.

“Olehnya jika benar ada pelanggaran hukum, Saya selaku Ketua Komda LP.K-P-K Sulbar bersama warga meminta segera diproses secara hukum”.Tutup Rusdin.

(Ammank-RM)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru