oleh

BPPA “Pemerintah Harus Tegas Larang Segala Kegiatan Jamaat Ahmadiyah di Sulsel”..

-Berita, Religi, Sulsel-298 x dilihat

SUARATIMUR – MAKASSAR — Menyusul kegiatan klarifikasi yang dilakukan Brigade Pemburu Penista Agama (BPPA) bersama beberapa Ormas Islam Sulsel lainnya terhadap kegiatan silaturahmi Jemaat Ahmadiyah Sulsel di kabupaten Gowa yang berujung pembubaran kegiatan beberapa waktu lalu, Kesbangpol Prov. Sulsel menggelar rapat koordinasi, Rabu (17/7/2019).

Menurut Ketua BPPA, Muhammad Zulkifly yang turut hadir dalam rapat yang digelar di ruang rapat Kesbangpol Prov. Sulsel ini, dalam rapat dijelaskan bahwa larangan penyebaran ajaran Ahmadiyah sudah jelas dan tidak perlu lagi ada toleransi.

“Jika mendengar pemaparan para tokoh yang hadir, baik dari Bapak Kakesbangpol, pihak aparat, dan lain- lain, saya merasa sangat senang karna semua sepakat untuk mengawal fatwa MUI dan SKB 3 mentri soal larangan kegiatan ahmadiyah,” ungkapnya.

Namun Ketua Brigade Pemburu Penista Agama yang saat itu melakukan klarifikasi hingga pembubaran terhadap kegiatan Ahmadiyah ini, tidak sependapat dengan tanggapan pihak MUI Sulsel yang terkesan memaksakan peserta rapat untuk membedakan dua aliran yang ada dalam Ahmadiyah.

“Mengenai tanggapan pihak MUI Sulsel yang seakan menghimbau kepada kita untuk membedakan tentang Ahmadiyah Lahore dan Qadian, menurut saya tidak perlu dibahas lagi, karna pastilah pemerintah sudah menkaji kedua aliran Ahmadiyah tersebut sebelum mengeluarkan SKB 3 mentri,” ucapnya.

“Saya juga meminta kepada pihak pemerintah untuk melakukan kontrol terhadap kegiatan-kegiatan di kampus UIN, karna kami mencurigai ada usaha penyebaran paham Ahmdiyah di sana secara terstruktur, massif, dan sistematis yang bisa berdampak buruk terhadap keyakinan adik-adik mahasiswa pelanjut generasi kita,” tambahnya.

Zul menilai kehadiran Guru Besar UIN, Prof. Kasim Mattar dan beberapa tokoh UIN di acara Ahmadiyah kemarin, sangat meresahkan ummat Islam di Sulsel.

“Menurut saya Guru Besar UIN, Prof. Kasim Mattar dan beberapa tokoh UIN lainnya sangat paham soal larangan kegiatan Jamaat Ahmadiyah yang dipertegas dengan lahirnya fatwa MUI yang menyatakan aliran ini sesat berikut SKB 3 mentri soal larangan Aahmadiyah ini,” tegasnya.

“Kami juga berharap kepada pemerintah untuk segera mengklarifikasi totoh-tokoh MUI termasuk ketua FKUB Sulsel Prof. Rahman Yunus ,yang juga sebagai wakil ketua MUI Sulsel, yang terinfo turut mengahadiri acara tersebut, karna ini sangat meresakan dan bisa mengundang banyak tanggapan termasuk bisa memunculkan anggapan bahwa mereka yang hadir adalah orang-orang yang mendukung kegiatan Ahmadiyah tersebut,” imbuhnya.

“Terakhir kami menghimbau kepada pemerintah untuk mengawal SKB 3 mentri dan hasil fatma MUI ini, dan segera mengeluarkan edaran serta Perda untuk melarang segala kegiatan jamaah Ahmadiyah di Sulsel. (jr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru