Penetapan Sekertaris DPRD Gresik,Menuai Polemik

55 views

SUARATIMUR-GRESIK.Terkait penetapan jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Gresik yang dianggap tidak sesuai dengan aturan dan PT hukum oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Jawa Timur, Nur Qolib,S.Ag.,M.Si,Jum’at 29 Juni 2018.

Namun Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik dari FKB menyarankan agar jika ada Anggota Atau Wakil Ketua DPRD Gresik yang lain merasa Surat Keputusan Bupati Gresik terkait Pengangkatan Sekretaris Dewan DPRD (Darmawan,Red) yang baru ini jika dinilai cacat hukum segeralah mengajukan sebuah surat resmi yang menyatakan protes kepada pihak eksekutif.

Menurut Nur Qolib pengangkatan Sekretaris DPRD yang diprotes oleh sejumlah Legislatif DPRD Gresik karena dilakukan tanpa meminta persetujuan pimpinan pimpinan DPRD yang lain dan hanya disetujui oleh Ketua DPRD Gresik Abdul Hamid, Seharusnya lanjut Qolib, Pemkab Gresik menjalin komunikasi terlebih dulu dengan pihak DPRD sebelum mengangkat seorang Sekretaris DPRD yang baru.

Karena lanjut Qolib lagi, dengan membangun komunikasi antara Pemkab dan DPRD dalam proses pengangkatan seorang Sekretaris DPRD merupakan bentuk nyata penghargaan atau penghormatan Pemkab kepada DPRD.

“ Enggak elok juga Kepala Daerahnya, seharusnya dia melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada sekretariat DPRD. Kalau tidak, itu berarti tidak menghargai dan menghormati terhadap pimpinan DPRD sebagai kelembagaan, untuk DPRD sendiri akan ajukan protes, atau complain secara resmi, dan meminta kepada Kepala Daerah untuk meninjau kembali pengangkatan Sekretaris DPRD yang baru itu,” katanya saat dikonfirmasi di Kantornya DPRD Gresik, Kamis 28 Juni 2018,

Selain itu Qolib juga menyarankan agar lembaga DPRD segera melakukan kajian terhadap proses pengangkatan tersebut, terlebih khusus dampak yang akan ditimbulkan nantinya akibat dari kebijakan tersebut.Qolib memaparkan yang mana dampak yang harus dikaji itu di antaranya dilihat dari sisi hukum, administrasi, dan juga etika.

“ Tujuannya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan akibat dari pengangkatan Darmawan yang dinilai melanggar prosedur, itu perlu dikaji oleh DPRD Gresik, apa implikasi hukumnya, administrasi, dan etiknya, itu semua harus dikaji, sebenarnya, kalau ada tahapan yang dilewati berarti ada cacat di segi prosedur, dan hal ini juga bisa diselesaikan dengan pendekatan prosedur administrasi juga,” paparnya.

Dikatakannya dari berbagai saran yang ia sebutkan itu, hanyalah semata – mata untuk meminimalisir atau meredam gejolak yang berpotensi besar terus berkepanjangan akibat kebijakan tersebut.

“ Apalagi, ‎semua ini menyangkut kepentingan kinerja DPRD Gresik, Jadi, ‎sebaiknya, komunkasi saja. Jangan sampai persoalan konflik ini berkepanjangan,”

Sebelumnya jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Gresik yang dijabat oleh Darmawan menuai persoalan. Pasalnya sejumlah kalangan DPRD Gresik menilai pengangkatan Darmawan sebagai sekretaris DPRD dinilai tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD Gresik, Nur Qolib, menegaskan agar pihak eksekutif dalam hal ini Bupati Gresik segera mencabut kembali Surat Keputusan (SK) pengangkatan Darmawan sebagai Sekretaris DPRD.

Menurutnya Pemerintah Kabupaten Gresik telah melanggar aturan Undang – Undang (UU) Nomor 42/2014 atas Perubahan UU MD3 Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam UU MD3 khususnya pasal 420 ayat 2 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota sesuai Keputusan Bupati/Wali kota,

Di undang-undang itu berbunyi harus persetujuan pimpinan DPRD, dan pimpinan DPRD itu bersifat kolektif kolegial (kebersamaan),” ujarnya

Ditegaskan Qolib pimpinan DPRD ada empat orang, sehingga semuanya harus memberikan persetujuan. “Kalau ada yang tidak memberikan persetujuan, tidak sah, Persetujuan itu pun harus dalam bentuk formal dengan surat persetujuan resmi (tertulis) dari para pimpinan DPRD,” sambung politikus PPP Menganti Gresik,

“Tidak cukup sampai di situ, unsur fraksi yang ada di DPRD juga harus diberitahu. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam ayat 3 di PP tersebut, bahwa sekretaris DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. Aturannya kan sudah sangat jelas dan gamblang, masak tak dibaca,” tegasnya

Karena itu, Qolib tetap bersikukuh bahwa pergantian (Ali)

dprd Gresik menuai Penetapan Polemik Sekertaris

Posting Terkait