oleh

KPPD SOROTI HASIL SELEKSI PANWASCAM KAB. PANGKEP

Suaratimur-Pangkep- Pelantikan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) sebanyak 39 orang oleh Panwaslu di Ruang Pola Kantor Bupati Pangkep, Senin (9/10/2017), menyisahkan sejumlah permasalahan, polemik dan kritikan dari Lembaga  KPPD ( Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi  Kabupaten Pangkep.

Menurut anggota KPPD Ahmad Patahuddin ” Rekrutmen Panwascam yang dilakukan oleh Komisioner Panwaslu Pangkep terkesan tidak profesional, dan kami menganggap jauh dari nilai integritas, bahkan pelaksanaan seleksi tersebut  terkesan hanya formalitas belaka”.

Hal ini diperkuat dengan hasil ujian calon Panwascam, dimana dari hasil ujian tertulis peserta dengan  nomor peringakat 1 sampai 3 dinyatakan tidak lolos setelah mengikuti tes wawancara yang diplenokan oleh Panwaslu Pangkep. Selain itu, tidak adanya keterbukaan skoring hasil ujian, lanjutnya”.

Hal yang sama disampaikan  Peserta yang tidak lolos, Furkan. “Kami terkejut setelah mengetahui hasil pleno, waktu pengumuman hasil tertulis, nama saya ada di urutan teratas tapi setelah mengikuti tes wawancara, Pleno Panwaslu hasilnya terbalik menjadi 180°, sementara peserta yang namanya paling bawah dari hasil tes tulis, malah rata-rata itu yang lulus, ini menjadi tandatanya besar buat kami, padahal pertanyaan yang dilontarkan penguji wawancara kami anggap tidak begitu sulitji, dan semuanya kami jawab,” jumat (27/10/2017).

Selain pelaksanaan hasil ujian yang dinilai amburadul, sejumlah peserta yang lolos ditengarai mempunyai pekerjaan, atau kegiatan lain diluar tugasnya sebagai Panwascam, seperti staf Kelurahan, Kepalah Sekolah PAUD bahkan ada pengurus partai dari salah satu panwascam.. yang tentunya sulit untuk melaksanakan tugas sebagai Panwascam secara all out, karena memiliki tanggungjawab lain. Padahal, seorang Panwascam wajib memiliki waktu luang alias dituntut bekerja purna waktu.

Sorotan serupa datang dari peserta lainnya, yang mengikuti ujian wawancara di Kantor APDESI Pangkep, belum lama ini. Dia menyayangkan sikap Panwaslu yang terkesan tidak profesional, dimana dalam pelaksanaan tes wawanca sebagian peserta di wawancari oleh 3 Komisioner, namun ada beberapa orang yang hanya diwawancarai 2 Komisioner saja, dan alhasil meraka yang diwawancari oleh 2 komisioner itu tidak lulus semua,” ujarnya.

Rekrutmen yang digelar oleh Panwaslu dinilai hanya sebatas mengugurkan kewajiban saja, dan terkesan mengabaikan hasil yang diperoleh.

“Ini terkesan formalitas saja, padahal tahapan itu sangat dibutuhkan untuk menyeleksi orang-orang yang berintegritas, tapi jika proses seleksinya saja yang kacau, dan bukan kemampuan yang dicari tapi sekadar memenuhi kuota perkecamatan nantinya dalam bekerja  tidak ada output  seperti yang diharapkan, yakni pemilu yang jujur, adil, dan rahasia. Kalau Panwas tidak berintegritas, maka proses pengawasan tidak akan maksimal,” jelasnya.

Kami akan kawal masalah ini dan akan mengadukan ke Bawaslu Provinsi  jika perlu kami tembuskan ke DKPP Provinsi SulSel &  juga masalah ini ke Bawaslu RI. (Ac).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed