Fakhira Fahmi Idris DPD RI ” Bantu AQM Beliau yang Memperjuangkan Honorer K2″

587 views

SUARATIMUR-MAKASSAR. Kunjungan Kerja Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Forum Tenaga Honorer K-2 se Sulawesi Selatan dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait dengan permasalahan Tenaga Honorer Kategori 2 ( K2). Di Kantor Perwakilan DPD jalan Nuri Makassar, pada Kamis (30/11/2017). 

Menurut anggota BAP DPD RI, Fakhira Fahmi Idris (Senator asal Jakarta), tujuan dari rapat ini adalah untuk mencari solusi permasalahan Tenaga Honorer K-2 di Sulawesi Selatan yang mencapai ribuan orang dan belum terangkat menjadi PNS sampai hari ini.

Selain Fakhira Fahmi Idris juga hadir Senator asal Sulawesi Barat
Iskandar Muda Baharuddin Lopa. Dan Senator asal Bengkulu, Maluku dan Gorongtalo.

Hal yang menarik yang disampaikan Anggota DPD pemilihan Jakarta ini, dari pertemuan yang dihadiri semua Koordinator Honorer K2 se sulawesi selatan bahwa perjuangan dari Sosok Aziz Qahhar Mudsakkar untuk meloloskan Honorer K2 menjadi CPNS sangat besar.

” Saya hadir disini untuk memperjuangkan saudara semua dan kami bersama Ustdz Aziz Qahhar Mudsakkar sangat Intens meloby ke pemerintah untuk memperhatikan dan mengangkat Saudara menjadi CPNS, beliau setiap saat tanpa bosan selalu membicarakan Nasib K2 Seluruh Indonesia khususnya Honorer K2 di Sulawesi Selatan, apalagi beliau mau maju calon Wakil gubernur, Jadi Bantu beliau untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Sulwesi selatan, Saya tidak kampanye yach”. tuturnya dengan ketawa lepas.

Dari hasil pertemuan tersebut ada tiga poin untuk di rekomendasikan kepada Pemerintah Pusat yaitu
(pertama), Meminta Kemenpan Untuk memperlakukan moratorium pengangkatan PNS lewat jalur umum sebelum Honorer K2 diangkat seluruhnya. ( kedua) Pengangkatan Honorer K2 yang berusia 32 tahun Ke atas segera diangkat menjadi CPNS tanpa Tes. (ketiga) Meminta kepada semua Bupati kepala daerah untuk menyelesaikan usulan jatah Honorer K2 untuk diangkat menjadi CPNS.

Lanjut disampaikan Ketua Tim Akuntabilitas Publik sudah mengagendakan Rapat Dengar Pendapat dengan Instansi terkait seperti Kemenpan RB,  Kemenkeu,  Kemenkum,  dan BKN Pusat tanggal 6 Desember 2017 yang akan datang di Gedung Parlemen DPR RI. ( Ismail). 

Bantu Azi Qahhar DPD fakhira fahmi Idris Mudzakkar

Posting Terkait